Integrasi Ilmu, dari Epistemologi ke Evaluasi Kebijakan Akademik 

JAKARTA Kanal31.com — Transformasi kelembagaan dari IAIN ke UIN merupakan langkah strategis untuk melahirkan lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) yang memiliki kompetensi agamawan yang ilmuwan atau ilmuwan yang agamawan.

Dua kompetensi sekaligus, ahli agama dan ahli ilmu pengetahuan, terekonstruksi dalam kebijakan transformasi lembaga ini. Inilah sesungguhnya di antara alasan lahirnya PP 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan Islam dan berdirinya UIN di tanah air.

Kebijakan transformasi ini dapat difahami sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan problem epistemologi keilmuan yang dikotomis antara ilmu pengetahuan dan agama. Melalui langkah ini, ilmu pengetahuan dan agama keduanya dapat saling menyapa, bersinergi, dan sekaligus mengkritik atas dasar kerangka ontologi dan epistemologi keilmuannya masing-masing.

Selain itu, kebijakan transformasi kelembagaan ini juga sekaligus jawaban alternatif untuk menjembatani keterhubungan institusional pada kurikulum yang dikembangkan oleh sejumlah perguruan tinggi (PT) di tanah air.

Setidaknya, terdapat tiga fokus kurikulum yang dikembangkan oleh PT. Pertama, PT yang berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas di bidang ilmu-ilmu pengetahuan umum namun kurang menguasai di bidang agama, seperti UI, ITB, UGM dan sejumlah PT yang dibina oleh Kemendiktisaintek. Kedua, PT yang berorientasi pada ahli agama namun kurang di bidang pengetahuan umum, seperti Ma’had Aly, Sekolah Tinggi Pastoral dan lain. Ketiga, PT yang menggabungkan keduanya, menguasai agama sekaligus ilmu pengetahuan umum. Pada fokus ketiga inilah yang ingin dicapai oleh UIN di tanah air.

Ditjen Pendidikan Islam telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2498 tahun 2019 tentang Pedoman Integrasi Ilmu di PTKI, yang dijadikan dasar bagaimana kerangka integrasi ilmu itu dikembangkan oleh UIN. Secara tegas, keputusan tersebut mengarahkan bahwa integrasi ilmu yang dianut bukanlah dalam bentuk islamisasi ilmu sebagaimana yang dilakukan Ismail Raji Al-Faruqi atau Syed Muhammad Naquib Alatas. Akan tetapi, integrasi berbasis dialog, saling menyapa, bersinergi, sekaligus kritis antar ilmu, di samping tidak menjadikan subordinasi satu disiplin terhadap yang lain.

Dalam menerjemahkan kebijakan tersebut, terdapat polarisasi metaforis yang dianut oleh sejumlah UIN dalam integrasi ilmu tersebut. UIN Yogyakarta mengambil metafora jaring laba-laba, yang menegaskan integrasi-interkoneksi, UIN Malang dengan simbol pohon ilmu, UIN Bandung dengan metafora roda Ilmu yang menegaskan wahyu memandu ilmu, UIN Surabaya dengan menara kembar, UIN Makassar dengan metafora rumah peradaban, dan lain-lain.

Sementara UIN Jakarta tidak mengambil metafora tertentu, tetapi menegaskan bentuk integrasi ilmu yang terbuka dan dialogis.

Kebijakan transformasi kelembagaan ini telah berlangsung seperempat abad. UIN Jakarta adalah UIN yang pertama kali lahir, yakni di tahun 2002, kemudian disusul oleh UIN Yogyakarta dan UIN Malang di tahun 2004. Hingga dalam perkembangan mutakhir (2026), telah berdiri 40 (empat puluh) UIN yang terdapat di berbagai provinsi. Tentu, sebagai langkah kebijakan, transformasi kelembagaan ini perlu dilakukan evaluasi kebijakan, terutama untuk mengukur bagaimana transformasi kelembagaan yang mengemban mandat epistemologis integrasi ilmu itu dioperasionalisasikan dalam kebijakan akademik serta sejauh mana konsistensi, efektivitas, dan arah keberlanjutan integrasi tersebut.

Pertanyaan ini memiliki sejumlah alasan, mengingat terdapat kecenderungan integrasi ilmu di beberapa UIN seringkali direduksi menjadi agenda administratif dan simbolik. Meskipun integrasi ilmu telah menjadi jargon resmi dan tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan PTKI, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum pada level praksis belum sepenuhnya teratasi.

Hasil riset Balitbang Kemenag (2020) berjudul “Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI” menemukan bahwa konsep integrasi ilmu pada 9 UIN sudah ada, namun implementasi dalam Tridarma PTKIN belum terlihat secara nyata.

Demikian juga, studi Nurlena Rifai (2014) berjudul “Integrasi Keilmuan Dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia ” menemukan bahwa pelaksanaan integrasi ilmu dalam perencanaan dan perkembangan kurikulum di 6 UIN belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Beberapa studi lain, juga menunjukkan temuan yang hampir sama. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dan problem determinasi konseptual ke dalam langkah praksis yang perlu dibaca secara kritis.
Untuk itu, penulis mendorong agar kebijakan integrasi ilmu tidak hanya difahami sebagai persoalan epistemologi secara filosofis-normatif anscih, tetapi juga menjadi kerangka kebijakan publik yang menyentuh cara berpikir epistemik dosen dan mahasiswa. Integrasi ilmu tidak berhenti pada tataran simbolik, misalnya pada nomenklatur kurikulum atau visi kelembagaan semata, tetapi juga menjadi kebijakan publik yang terartikulasikan terutama dalam praktik pembelajaran dan riset.

Dengan demikian, praktek integrasi ilmu tidak bergantung pada inisiatif individual dosen, tetapi pada sistem akademik yang terbangun secara institusional.

Integrasi ilmu pada PTKI perlu diarahkan untuk memperkuat paradigma yang lebih produtif. Integrasi ilmu memastikan terjadinya perubahan dari paradigma dikotomik menuju dialog epistemik antarilmu. Antara ilmu agama dan ilmu umum berdiri pada kerangka epistemologinya masing-masing, sekaligus antara ilmu itu bukanlah subordinasi.

Selain itu, paradigma integrasi tersebut kemudian diterjemahkan secara lebih konkret, dari fokus kurikulum menuju penguatan ekosistem riset integratif. Yang tidak kalah penting lainnya adalah pergeseran dari pendekatan normatif menuju problem-based integration, yakni integrasi ilmu yang berangkat dari persoalan nyata masyarakat. Tentu, arah ini menuntut perubahan budaya akademik dan pola produksi pengetahuan di PTKI.

Sebagai kebijakan publik, integrasi ilmu perlu dievaluasi dengan beberapa parameter yang jelas dan terukur. Pertama, efektivitas integrasi ilmu dalam pembelajaran, yakni sejauh mana proses pedagogik mencerminkan dialog ilmu agama dan ilmu umum. Kedua, relevansi keilmuan dengan persoalan sosial dan keumatan. Integrasi ilmu dipastikan berdampak terhadap penyelesaian problematika kebangsaan dan kemasyarakatan.

Ketiga, konsistensi antara desain kebijakan dan praktik akademik, sehingga terjadi keajegan keinginan dan implementasi di lapangan. Keempat, daya adaptif kebijakan dalam merespons perubahan zaman. Dengan indikator ini, evaluasi kebijakan ditempatkan sebagai instrumen epistemik, bukan sekadar administratif.

Untuk itu, hemat penulis, jika kita mampu memposisikan integrasi ilmu sebagai persoalan epistemologis sekaligus kebijakan publik, maka itu akan berkontribusi pada aspek-aspek strategis. Secara keilmuan, posisi tersebut akan menjembatani dua tradisi kajian yang selama ini berjalan terpisah, yakni studi kebijakan pendidikan dan filsafat pendidikan Islam.

Integrasi ilmu tidak hanya menjadi tema normatif, tetapi juga objek kajian ilmiah yang terukur. Dengan demikian, integrasi ilmu pada gilirannya benar-benar menjadi model evaluasi sekaligus kerangka analisis dan kinerja PTKI. Semoga manfaat.

Suwendi, Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan Penulis Buku “Integrasi Ilmu Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”