Law Visit Study, Strategi HTN UIN Bandung Bentuk Insan Hukum Paripurna
- account_circle Sungkawa Abdisunda
- calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, kanal31.com – Sebanyak 110 mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan “HTN Law Study Visit 2025” ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dan Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, Senin, (03/11/ 2025).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk membentuk insan hukum paripurna berbasis keilmuan siyasah. Program kunjungan dirancang selaras dengan kurikulum keilmuan siyasah, di mana peserta mendalami peran MK dalam menjaga konstitusi sesuai Pasal 24C UUD 1945 serta kontribusi BPHN dalam pengembangan hukum nasional.
HTN Law Study Visit 2025 tak urung menuai apresiasi luas, karena dalam kunjungan itu berlangsung sesi diskusi yang mencakup judicial review, penyelesaian sengketa pemilu, dan integrasi konsep Ahlul Hall wal Aqdi ke dalam trias politica Indonesia. “Itu memperkaya wawasan tentang perbedaan bentuk negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan,” ujar Ketua Jurusan HTN, Ridwan Eko Prasetyo, SH.I, MH.
“Kegiatan ini menjadi kunci utama mencapai insan hukum paripurna. Via risalah kenabian seperti musyawarah dalam QS. Asy-Syura: 38, yang selaras dengan Pancasila, 110 mahasiswa kami kini lebih siap berkontribusi di lembaga negara,” tegas Ridwan Eko, saat memimpin rombongan.
Kunjungan ini menjembatani teori dengan praktik. Mahasiswa belajar hukum adil melalui interpretasi keilmuan siyasah di MK-BPHN, memastikan lulusan kompeten dan etis di era 2025, timpal Sekretaris Jurusan HTN, Lutfi Fahrul Rizal, S.Sy., MH.
Sesi tanya jawab dipandu oleh dosen pendamping Saptaji, SH.I., M.E.Sy. Sementara alumni sekaligus praktisi lawyer di Juristpro, Helmi Aljufri, S.Sy., M.Si, berbagi pengalaman. “MK dan BPHN adalah jembatan risalah kenabian ke keadilan konstitusional, fleksibel menangani isu nasional,” kata Helmi.
Untuk optimalisasi, disarankan penambahan workshop interaktif di kunjungan mendatang, yang dapat meningkatkan pemahaman praktis hingga 40 persen berdasarkan studi pendidikan hukum nasional. Kegiatan ini mendukung grand design pendidikan keilmuan siyasah nasional, dengan komitmen jurusan untuk menggelar visit rutin guna melahirkan kader hukum berkualitas bagi bangsa.*
- Penulis: Sungkawa Abdisunda
Saat ini belum ada komentar