Kegiatan Raker, Ada Garis Tipis antara Kebutuhan Strategis dan Pemborosan Anggaran

Awal tahun biasanya dijadikan momentum oleh berbagai Organisasi, Perusahaan, atau Lembaga untuk menggelar Rapat Kerja (Raker). Kegiatan Raker akan bernilai “Investasi” manakala hasilnya mampu meningkatkan kinerja lembaga secara signifikan melampaui biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, menjadi “pemborosan” jika tujuan utamanya hanya menghabiskan anggaran atau sarana hiburan tanpa tindak lanjut yang nyata. Akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan yang rapi, tapi juga soal etika dan dampak nyata bagi institusi dan publik.

=======

RAPAT KERJA (raker) dimaknai sebagai pertemuan penting untuk menyusun program kerja, koordinasi, evaluasi, peningkatan kualitas (kinerja, tugas, pelayanan), dan konsolidasi internal. Kegiatan Raker ini akan bermanfaat, bahkan bisa menjadi investasi strategis, jika mampu memastikan semua pesertanya menyelaraskan tujuan dengan visi misi lembaga secara keseluruhan.

Dengan begitu akan tercipta kesatuan arah, yang penting bagi kesuksesan jangka panjang. Raker juga menjadi sarana untuk merumuskan, meninjau, dan menyesuaikan rencana strategis. Lalu, meningkatan kolaborasi dan komunikasi sehingga tidak ada sekat antarunit kerja.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, Raker akan lebih bermakna jika ada sesi pelatihan atau pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan moralitas karyawan. Investasi sumber daya manusia ini secara langsung akan berdampak pada produktivitas kerja.

Selain itu, alangkah bagusnya jika Raker menyediakan waktu dan ruang untuk membahas isu-isu penting, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang efektif, sehingga kinerja ke depan tidak sekadar melaksanakan rutinitas (tanpa inovasi).

Nah, ketika Raker memiliki agenda yang jelas dan tindak lanjut yang konkret, maka akan terhindar dari anggapan atau tudingan bahwa “raker hanya pemborosan dana”. Apalagi jika Raker dilaksanakan di luar kantor dengan fasilitas hotel mewah, yang biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan sewa tempatnya sangat mahal.

Biaya besar yang dikeluarkan akan terasa sia-sia, jika agenda Rakernya bersifat seremonial dan hiburan atau piknik semata, tidak ada substansi pekerjaan yang penting dibahas. Fenomena inilah yang sering menjadi sorotan publik karena adanya garis tipis antara kebutuhan strategis dan pemborosan anggaran. Raker tak ubahnya pemborosan dana, karena tidak menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi lembaga, sekadar mengeluarkan biaya operasional untuk tujuan hiburan atau piknik.

Harus Punya Empati Sosial

Kampus UIN SGD Bandung, pada bulan ini akan menggelar beberapa kegiatan Raker, di level rektorat dan fakultas/unit kerja. Raker di tingkat Rektorat digelar dari mulai Selasa sampai dengan Kamis (13—15 Januari 2026), di Hotel Santika Premiere Linggarjati – Kuningan. Sementara, raker di level fakultas/unit kerja harus menyesuaikan diri dan menjadwal ulang, karena ada beberapa fakultas yang akan melaksanakan Raker di luar Jawa Barat.

Rektor Prof. Rosihon Anwar, melalui surat imbauannya 2 Januari 2026,  melarang semua unit kerja melaksanakan Rapat Kerja di luar wilayah Jawa Barat. Ia juga meminta penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kegiatan Lembaga (RAKL) dan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun ini.

Imbauan ini boleh jadi untuk membatasi dan mengefisiensikan biaya perjalanan dinas dan rapat, serta mengisyaratkan pelaksanaan raker di dalam kantor atau di lokasi yang tidak memerlukan penginapan mahal. Mungkin ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran biaya publik memiliki target kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan penting diterbitkannya imbauan tersebut, dimaksudkan agar  semua unit kerja di lingkungan kampus UIN Bandung memiliki sikap empati terhadap para korban musibah bencana alam yang sedang marak akhir-akhir ini. Bahkan secara eksplisit Rektor melarang melakukan publikasi/flexing kegiatan Rapat Kerja di media sosial.

Langkah yang diambil oleh Rektor menarik untuk dicermati sebagai bentuk mitigasi kritik, antara lain: 1) efisiensi geografis, dengan melarang Raker di luar wilayah Jawa Barat untuk memangkas anggaran; 2) kepatuhan regulasi, yang menekankan penggunaan anggaran sesuai RAKL dan SBM 2026; dan 3) empati sosial, melarang flexing atau pamer kegiatan di media sosial sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam yang sedang marak. (berbagai sumber)

Nanang Sungkawa, redaksi kanal31.com