Setelah Sekolah Negeri Sepi

PADANG, kanal31.com — Minggu ini kami turunkan tulisan PTN Pukat Harimau. Isinya “student body” PTN tidak mencerminkan niat untuk hasilkan mutu, sekalian PTN jadi satuan tugas baru mencari duit pemasukan negara. Ini telah berimplikasi pada penetapan penarikan UKT dari dana masyarakat.

Kondisi ini membawa kesulitan akses mendapatkan jenjang PT yang berarti bagi anak-anak yang berasal dari keluarga 60 persen berpenghasilan ke bawah.

Ternyata tulisan itu mendapat tanggapan oleh salah satu mantan mahasiswa saya, Wiko Saputra, menggelitik beliau mengomentari kenapa sekolah dasar negeri mulai ditinggal siswanya?

Jika pada jenjang PT “government failure”nya semakin terlihat, pada jenjang pendidikan dasar, fenomenanya juga sama, sama-sama terindikasi kegagalan fungsi pemerintah.

Saya akan mulai analisis dan jawab pertanyaan itu, kenapa jenjang pendidikan dasar sekolahnya mulai ditinggal masyarakat.

Pilihan Dukungan Negara

Memang kita sebuah negara yang bercita-cita tinggi, mau hasilkan Indonesia Emas. Mau ciptakan inovasi oleh SDMnya. Memang sesuatu cita-cita tinggi, yang perlu disertai dengan pembiayaan oleh negara dan masyarakat yang juga tinggi. Dilakukan dengan konsisten dan terfokus.

Pilihan akan penguatan mutu pendidikan merupakan alternatif dengan pilihan lain, misalnya makanan begizi gratis (MBG). Pada garis kurva indifferent, posisi equilibriumnya dimana? Jika investasi pemerintah termasuk tinggi pada pendidikan, maka pilihannya mengurangi pembiayaan makanan bergizi.

Demikian sebaliknya. Jika pilihannya dominan MBG, maka dipastikan kita tidak akan hasilkan SDM yang diharapkan, dipastikan ekonomi tidak akan tumbuh 8 persen, dan inovasi sangat minim dihasilkan. Kita akan selalu dibodohi bangsa lain, tidak akan mampu atasi persoalan bangsa.

Dari statistik dukungan negara untuk sektor pendidikan, Indonesia memang berada pada level yang rendah “apa adanya”, sebesar 1.3 persen dari GNP untuk membiayai pendidikan. Ini dialokasikan untuk 40 persen penduduk usia hingga 24 tahun.

Setelah kita bandingkan, ternyata negara yang setara ekonomi dan kemajuan dengan kita, pembiayaan pendidikannya sudah mencapai 2-4 persen, negara-negara maju bahkan telah melebihi 5 persen dari GNP.

Alokasi yang begitu minim menyisakan sistem dimana digunakan 70 persennya untuk gaji guru yang telah memiliki status pendidik, sementara masih begitu banyak proporsi guru yang statusnya honorarium dan telah bertugas cukup lama pada pendidikan diselenggarakan oleh negeri dan swasta, pemerintah tidak membiayai keberadaan mereka.

Dukungan Rumah Tangga

Sepertinya budaya mengirim anak sekolah masih bertumpu pada “tugas pemerintah”, artinya rumah tangga kontribusinya dalam membiayai anak masih rendah. Kata-kata “wajib belajar”, sepertinya membentuk sikap masyarakat bahwa anak mereka pendidikannya dibiayai oleh pemerintah. Jadi mengharap kontribusi dukungan masyarakat untuk pendidikan anak sesuatu yang belum populer. Pilihan rumah tangga bahkan cenderung ada sepanjang anaknya sekolah, mutunya seperti apa masyarakat tidak terlalu risau.

Bahkan potensi alokasi pengeluaran rumah tangga ada, mereka salah menggunakannya. Anggaran rumah tangga tersedot untuk keperluan beli rokok, cicilan hutang untuk membeli sepeda motor dan BBM, dan voucher HP. Pengeluaran itu tidak banyak mendukung keperluan anak-anak agar mereka kelak berprestasi, seperti untuk beli buku dan teaching aids.

Sekolah Negeri Sepi

Dalam perjalanan waktu, semakin berkurangnya angka kelahiran per rumah tangga, ada perubahan pilihan yang terjadi pada rumah tangga dalam investasi anak. Untuk kelompok menengah dan kaya, maka mereka cenderung memasukan anak pada sekolah swasta yang dianggap populer dan bermutu di kawasan tempat tinggal mereka.

Sekolah-sekolah itu baik berasrama, yang lagi tren seperti Pesantren, atau sekolah SD swasta yang fasilitas sekolahnya dibuat sedemikian rupa menarik bagi keluarga menengah ke atas.

Ini membawa konsekuensi dimana rata-rata Rombongan Belajar (Rombel) di masing-masing sekolah sekarang sudah tidak efisien lagi, mengingat jumlah gaji yang disediakan guru untuk membayar semakin banyak guru.

Persoalan kemudian terjadi tidak merata distribusi guru, distribusi tidak seimbang ini baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Guru-guru di negeri, yang direkrut terutama tamatan sekolah keguruan, mengikuti regulasi pemerintah.

Fungsi utama mereka sebenarnya terutama mampu manfasilitasi siswa belajar agar semakin mau membaca, semakin tertarik pada pelajaran Matematika dan Sains. Fungsi-fungsi pedagogi seperti itu tidak banyak diperoleh kendatipun mereka ikut ketentuan mesti memperoleh tambahan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pedagogi.

Guru di swasta biasa lebih banyak tidak ikut persyaratan negara, banyak mereka yang justru direkrut dari jurusan yang bukan dari tamatan guru, namun memiliki kecerdasan ilmu yang baik, dan ketekunan dalam menemukan inovasi pembelajaran.

Amalgamasi Baru

Saya belum mendengar bagaimana Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatasi masalah berkurangnya pilihan masyarakat terhadap sekolah negeri ini.

Setidaknya ada tiga yang paling strategis. Pertama adalah perlu perencanaan amalgamasi “penggabungan” beberapa satuan pendidikan. Ini memerlukan persiapan dan perhitungan yang matang. Karena menyangkut redistribusi guru dan hajat hidup murid.

Kedua sudah saatnya pemerintah melakukan piloting bagaimana guru negeri ditugaskan untuk mendukung pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta. Pengalaman penempatan dosen negeri di PTS sangat membantu yayasan penyelenggara pendidikan tinggi. Bisa jadi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah juga demikian.

Ketiga asesmen ulang terhadap eksistensi guru. Mana kapasitas kurang, distribusi tidak seimbang, dedikasi kurang, dan yang tidak cocok agar dilakukan penyisipan ulang.

Sekolah-sekolah di bawah Kementrian Agama atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah banyak juga yang asal jadi, mereka telah mampu mengatasi masalah pemerataan, namun dari sisi kualitas merugikan masa depan generasi sekarang.

Pilihan ini mesti sesegera mungkin diselesaikan, dan koreksi kegagalan pemerintah pun bisa teratasi.