G.E. Moore dan Jebakan ‘Pepesan Kosong’ dalam Resolusi Bernegara Kita

BANDUNG Kanal31.com — “APA resolusimu di tahun 2026?” Seorang dosen bertanya dalam sebuah forum diskusi kecil beberapa saat sebelum pergantian tahun 2025 ke 2026. Orang-orang serentak menjawab dengan beragam rencana, agenda, atau program yang sangat personal.

Saya tidak lantas ikut menjawab. Saya memilih berhati-hati dan menimbang: apakah pertanyaan itu memang membutuhkan jawaban segera, atau jangan-jangan, pertanyaan itu sendiri belum kita pahami akarnya?

Kehati-hatian ini membawa ingatan saya pada tokoh filsafat analitik, George Edward Moore (1873–1958). Dalam mahakaryanya, Principia Ethica (1903), Moore mengingatkan bahwa kesulitan dan ketidaksepakatan dalam sejarah pemikiran manusia sering kali disebabkan oleh penyebab yang sangat sederhana: upaya untuk menjawab pertanyaan tanpa terlebih dahulu menemukan dengan tepat pertanyaan apa yang sebenarnya ingin dijawab.

Moore menulis:

“…that in many cases a resolute attempt to distinguish would be sufficient to ensure success; so that we should no longer undertake to give exact answers to questions without knowing what as a matter of fact we were answering.”

Jika kita dekati pertanyaan sang dosen dengan kacamata Moore, maka sebelum menyodorkan daftar keinginan, kita harus melakukan “resolusi” dalam arti yang paling mendasar. Dalam KBBI, Resolusi adalah serapan dari Resolution. Secara teknis visual, ia bermakna tingkat ketajaman atau kerapatan piksel—kemampuan untuk melihat detail agar gambar tidak blur. Secara intelektual, merujuk pada istilah resolute attempt milik Moore, resolusi berarti ketegasan untuk “mengurai” masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang jernih sehingga tidak ada lagi kerancuan.

Maka, secara personal, pertanyaan “Apa resolusimu?” seharusnya dimaknai sebagai: “Masalah apa yang belum terurai di tahun 2025, dan langkah tegas apa yang akan diambil untuk mengurainya di tahun 2026?”

Namun, jika kita tarik ke dalam konteks keindonesiaan yang mutakhir—sejak era Reformasi 1998 hingga kondisi saat ini yang diyakini kelompok “akal sehat” sedang tidak baik-baik saja—pertanyaan “Apa resolusimu?” menjadi sangat krusial bagi bangsa ini.

Benarkah kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hukum tanpa KKN? Jika jawabannya adalah “Ya,” jangan-jangan itu hanyalah jawaban tepat atas pertanyaan yang salah.

Kenapa demikian? Karena fakta dan realitas menunjukkan kondisi sebaliknya. Mayoritas elite dan kelas menengah menjadikan narasi “kesejahteraan” dan “keadilan” hanya sebagai pepesan kosong saat kampanye. Setelah itu, praktik KKN justru menjadi “solusi tegas” untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Di akar rumput, demokrasi terjebak pada pesta hajatan sesaat asal ada “uang jajan.” Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: penguasa merasa rakyat harus tetap bodoh dan miskin agar mudah diatur, sementara kelompok oposisi jualan narasi yang sama, namun saat berkuasa, mereka justru ikut merusak tatanan demi memperkaya diri.

Di sinilah relevansi kritik Moore terhadap para filsuf moralis. Moore berpendapat banyak kegagalan etika terjadi karena orang tidak bisa membedakan antara: “Apa yang dimaksud dengan kata ‘baik’?” dengan “Hal-hal apa saja yang bersifat ‘baik’?”

Bangsa kita terjebak pada yang kedua. Kita sibuk mendefinisikan “hal-hal yang baik” (seperti pembangunan fisik, bansos, atau angka pertumbuhan ekonomi) tanpa pernah bersepakat secara fundamental tentang “apa yang dimaksud dengan kebaikan/keadilan” dalam bernegara. Kita sibuk memberikan jawaban-jawaban teknis yang tampak “tepat”, namun kita gagal menyentuh pertanyaan akarnya: “Masihkah kita memegang teguh kontrak sosial yang bernama Indonesia?”

Tanpa kemampuan untuk mengurai (me-resolusi) akar masalah tersebut, maka resolusi tahun 2026 kita—baik secara personal maupun kolektif sebagai bangsa—hanyalah sekadar pengulangan kesalahan sejarah. Kita akan kembali memberikan jawaban yang sangat fasih, namun untuk pertanyaan yang sebenarnya salah alamat.***

Nurholis Sutady, Founder Kanal31.com