Gelombang Sekolah Menolak MBG Mulai Terjadi

KALBAR, kanal31.com — Cerita keracunan MBG banyak orang mulai jenuh. Paling gitu-gitu aja, tak ada tersangkanya, percuma. Kali ini ceritanya agak beda. Terjadi gelombang penolakan MBG oleh sekolah. Di Lampung, 51 sekolah dan pondok pesantren sudah terkonfirmasi memilih berkata, “Terima kasih, kami masak sendiri.” Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Di Lampung, dari 108 sekolah dan pondok pesantren yang masuk pendataan, 51 sudah terkonfirmasi menolak MBG. Mayoritas sekolah elite dan pesantren itu memang sejak awal sudah punya dapur sendiri. Rinciannya: 6 PAUD, 7 TK, 8 SD, 9 SMP, 10 SMA/SMK, dan 11 pondok pesantren. Sisanya masih diverifikasi BGN.

Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul mengatakan, ada sekolah sejak awal tidak menerima. Ada pula sebelumnya menerima lalu berhenti. Kalau penerima mundur, kuota bisa dialihkan atau produksi SPPG dikurangi. Urusan nasi pun sekarang sudah mengenal istilah realokasi kuota. Demokrasi ternyata bukan cuma soal suara, nasi juga ikut voting.

BGN sendiri membuka ruang bagi sekolah negeri untuk menolak, asalkan warga sekolah dan wali murid sepakat. Tidak boleh model, “Kepala sekolah mau, guru ragu, murid lapar, orang tua bingung.” Harus kolektif.

Nah, angka keracunan membuat cerita ini semakin absurd. Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat 560 kejadian, dengan 50.059 orang terdampak, tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Sejak Sudaryono menjabat Kepala BGN pada 22 Juli 2026, tercatat 5.482 korban dari 71 kejadian yang melibatkan 62 SPPG. Bahkan 38 SPPG ditutup sementara, dan BGN menyebut lebih dari 80 persen penyebabnya berkaitan dengan pelanggaran SOP.

Di Batang, korban disebut mencapai 589 orang. Lampung Tengah 33 siswa. Tulungagung 198 siswa dan guru. Ini sudah bukan sekadar statistik. Kalau terus begini, buku menu MBG nanti perlu tambahan kolom: kalori, protein, vitamin, dan kemungkinan masuk UKS.

Menariknya, pada 23 September 2026, BGN justru sedang belajar dari Jepang. Sudaryono bersama BGN mempelajari tata kelola makan sekolah Jepang melalui JICA, termasuk pelaksanaan, pengawasan, peran sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, serta distribusi makanan.

Yang menarik perhatian adalah model Central Kitchen. Makanan dibuat di dapur terpusat lalu dikirim ke sekolah. Jepang sendiri memakai kombinasi dapur sekolah dan Central Kitchen. Sudaryono menegaskan pengalaman Jepang akan dijadikan referensi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia, bukan disalin mentah-mentah.

Bagus. Belajar dari Jepang boleh. Tetapi jangan cuma belajar dapurnya. Belajar juga bagaimana keamanan pangan, pengawasan dan distribusinya bekerja. Jangan sampai yang diimpor Central Kitchen, tetapi tertinggal di bandara adalah Central Quality Control.

Perlu diketahui juga, anggaran MBG selama ini diam-diam menyusup ke anggaran pendidikan. MK sudah memutuskan, mulai 2028 praktik “nyolong” anggaran pendidikan ini tidak boleh lagi. Artinya, dua tahun lagi program ini harus berdiri di kaki sendiri tanpa lagi mencopet jatah buku, gedung, dan gaji guru. Sebuah pengumuman terdengar seperti “mulai sekarang bayar sendiri ya, jangan lagi ambil dari tabungan anak”.

So, 51 sekolah Lampung itu sebenarnya sedang mengirim pesan sederhana. “Kami tetap mau anak-anak makan bergizi. Tapi dapur kami sudah ada, sistem kami sudah jalan, dan kami ingin tahu persis apa yang masuk ke piring.”

Gelombang penolakan ini mungkin masih kecil. Tapi di tengah data 50.059 orang, di tengah dapur terus disuspend, di tengah iklan terus diputar, dan di tengah kenyataan, anggaran pendidikan masih dijadikan ATM sementara sampai 2028, 51 sekolah itu seperti orang bilang pelan tapi jelas. “Kami sudah cukup dewasa untuk memilih sendiri apa yang masuk ke perut anak-anak kami, dan kami juga sudah cukup jengah melihat uang sekolah dipakai untuk eksperimen makan siang.”

Foto Ai hanya ilustrasi