2 Tahun Prabowo-Gibran: Sinergi Mengawal Program Prioritas

JAKARTA kanal31.com — Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Dilansir dari Antara, Selasa (20/10/2026), dalam periode tersebut, pemerintahan keduanya menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, yang pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, Prabowo memimpin penetapan arah kebijakan dan prioritas nasional, sedangkan Gibran turut mengawal pelaksanaannya melalui peninjauan ke daerah dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan keduanya memperlihatkan upaya pemerintah memperluas jangkauan program sekaligus merespons persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Namun, dua tahun pertama pemerintahan tersebut juga memperlihatkan bahwa skala program tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas layanan.

Pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut atas persoalan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah mencapai tujuan dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

Pembagian peran

Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Kendati demikian, konstitusi memang tidak merinci pembagian tugas pemerintahan secara permanen di antara keduanya.

Dalam praktik pemerintahan saat ini, Prabowo memimpin arah kebijakan melalui sidang kabinet, rapat terbatas, dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas agenda strategis.

Adapun Gibran menjalankan peran sebagai wakil presiden, termasuk mendampingi Presiden dalam agenda kenegaraan serta meninjau pelaksanaan sejumlah program di daerah.

Peninjauan tersebut menjadi salah satu cara untuk melihat kondisi pelaksanaan kebijakan secara langsung dan menerima masukan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan MBG dan Sekolah Rakyat misalnya, Gibran mengunjungi sejumlah lokasi untuk melihat implementasi program, termasuk di wilayah yang menghadapi tantangan akses layanan dasar.

Meskipun pembagian peran menunjukkan keterlibatan aktif keduanya, pembagian tugas saja belum cukup membuktikan adanya sinergi.

Hubungan kerja keduanya tetap perlu dinilai dari cara tindak lanjut konkret terhadap temuan atau masalah di lapangan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Mengawal program prioritas

Pelaksanaan program prioritas menjadi salah satu agenda besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun pertama, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), program 3 juta rumah, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, ketahanan energi, hingga Koperasi Desa/Kelurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Dari sekian program tersebut, MBG memiliki jangkauan terbesar. Hingga akhir September 2026, MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran mencapai Rp153,2 triliun.

Besarnya jangkauan program menuntut pengawasan yang sejalan dengan perluasan layanan. Prabowo berulang kali menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.

Seperti saat menghadiri konsolidasi nasional MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Juni 2026. Di hadapan ribuan peserta dan mitra pelaksana, Presiden mengingatkan agar kualitas mutu layanan ditingkatkan dan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program.

Namun di sisi lain, perluasan program ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga mutu layanan.

​Saat sejumlah siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami dugaan keracunan makanan pada Agustus 2026, Gibran meninjau langsung para korban yang dirawat di rumah sakit dan meminta agar penanganan pasien diprioritaskan.

​Ia juga menegaskan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat terkait MBG akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Langkah tersebut diiringi tindakan tegas otoritas terkait. Pada September, Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi ketentuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menghentikan secara permanen operasional empat SPPG, termasuk satu unit di Kabupaten Karo.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengawalan program prioritas tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat dan perluasan layanan. Pemerintah juga terus memastikan keamanan, kepatuhan terhadap standar, serta penanganan yang cepat ketika masalah muncul.

Dalam konteks itu, Prabowo menekankan tanggung jawab pengelola program, sementara Gibran turut merespons persoalan yang dialami penerima manfaat.

​Kedua bentuk keterlibatan ini saling melengkapi. Namun, dampaknya tetap bergantung pada tindak lanjut masalah, perbaikan prosedur, serta kemampuan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Membuka ruang dialog

Selain mengawal program prioritas, Prabowo dan Gibran juga aktif menghimpun masukan dari berbagai pihak di luar pemerintahan. Sepanjang 2026, Prabowo beberapa kali mengundang kalangan akademisi, rektor, dan peneliti ke Istana untuk membahas isu strategis.

Sementara itu, Gibran menerima organisasi, mahasiswa, dan komunitas yang membawa aspirasi maupun usulan dari kelompok masing-masing.

Pada Januari 2026, Prabowo menggelar pertemuan dengan sekitar 1.200 rektor, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi untuk membahas arah pendidikan tinggi.

Pada Agustus, Presiden mengundang 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperlihatkan hasil penelitian dan inovasi. Sebulan kemudian, Presiden berdiskusi dengan akademisi dan pakar mengenai pengelolaan lahan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Gibran juga menerima kelompok masyarakat yang menyampaikan masukan secara langsung. Pada Juni 2026, misalnya, dirinya berdialog dengan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin yang menyampaikan aspirasi mengenai MBG, pendidikan, Koperasi Desa Merah Putih, regulasi, dan pembangunan wilayah tertinggal.

Berbagai pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh masukan dari dua jalur yang dapat saling melengkapi.

Akademisi dan peneliti membawa kajian serta pengetahuan teknis, sedangkan organisasi dan komunitas dapat menyampaikan pengalaman langsung mengenai persoalan di masyarakat.

Masukan tersebut berpotensi membantu pemerintah melihat kebijakan dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.

Meski demikian, intensitas pertemuan belum dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar pengaruh masukan terhadap keputusan pemerintah.

Keterbukaan ruang dialog tidak cukup dinilai dari banyaknya pihak yang diterima atau isu yang dibahas. Nilai paling penting terletak pada kemampuan pemerintah mengolah masukan menjadi keputusan dan penyelesaian persoalan yang relevan bagi masyarakat.

Tantangan tahun ketiga

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Prabowo dan Gibran bukan hanya memastikan program prioritas terus berjalan, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul.

Jangkauan program, pengawasan, serta komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian dari upaya tersebut.

Sinergi Presiden dan Wakil Presiden pada akhirnya perlu dilihat dari sejauh mana pembagian peran dan koordinasi keduanya menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, memperbaiki layanan, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dua tahun pertama telah memberikan gambaran mengenai bentuk keterlibatan keduanya. Kini, konsistensi tindak lanjut dan hasil di lapangan menjadi ukuran penting bagi pelaksanaan agenda pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.