Dari Kasus UIN Sunan Ampel, Menag Jangan Paksakan Kejadian Serupa di UIN Bandung

BANDUNG kanal31.com – Kasus penolakan terhadap Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam menentukan Rektor UIN Bandung. Jangan sampai proses penetapan pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri hanya berhenti pada legitimasi formal, tetapi justru melahirkan persoalan baru di tengah sivitas akademika.

Penolakan terhadap Akh. Muzakki sebagai Rektor UINSA periode 2026–2030 bahkan berkembang menjadi aksi mahasiswa. Pada 16 September 2026, ratusan mahasiswa UINSA menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk menolak Muzakki sebagai rektor. Lima hari kemudian, mahasiswa kembali melakukan aksi dengan menyegel gerbang utama kampus dan menuntut agar Muzakki mengundurkan diri atau diberhentikan.

Persoalan UINSA bahkan mendapat perhatian anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania. Ia mendorong Kementerian Agama melakukan evaluasi secara menyeluruh, objektif, dan transparan dengan mendengarkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, seorang rektor tidak hanya membutuhkan legitimasi formal melalui keputusan pengangkatan, tetapi juga tingkat kepercayaan dan penerimaan yang memadai dari sivitas akademika.

Karena itu, pengalaman UINSA tersebut jangan sampai terjadi di UIN Bandung.

Terlebih, Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya pernah melontarkan wacana yang mengisyaratkan UIN Bandung ke depan dipimpin perempuan. Wacana itu disampaikan Nasaruddin Umar saat berkunjung ke Gedung PPG Kampus 2 UIN Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, pertengahan Juni lalu.

“Sudah sembilan perempuan yang menjabat rektor di lingkungan Kemenag. Coba UIN Bandung pun rektornya cantik, supaya tidak ada demonya, dan cantik juga kampusnya,” ujar Menag kala itu.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian di lingkungan sivitas akademika UIN Bandung.

Sejumlah dosen yang sempat berbincang dengan kanal31.com pada prinsipnya tidak mempersoalkan apabila UIN Bandung dipimpin seorang perempuan. Namun, bagi mereka, persoalannya bukan semata-mata jenis kelamin rektor.

Ada sejumlah kriteria yang dinilai perlu dipertimbangkan secara serius.

Salah satu aspirasi yang cukup menonjol adalah agar siapa pun yang menjadi Rektor UIN Bandung, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki keterikatan kuat dengan kampus dan memahami sejarah serta kultur akademiknya.

Salah satunya diwujudkan melalui aspirasi agar Rektor UIN Bandung berasal dari kalangan alumni.

Aspirasi tersebut disampaikan Ketua Ikatan Alumni UIN Bandung, Cucu Sutara, melalui telepon selularnya kepada kanal31.com, Rabu (23/9/2026).

Cucu menegaskan, persoalan utama bukan perempuan atau laki-laki. Yang lebih penting, kata dia, adalah kapasitas dan pemahaman terhadap kampus.

“Laki-laki atau perempuan, yang terpenting dia harus alumni UIN, UIN Bandung. Kalau bukan alumni bagaimana dia paham kondisi sosiologis, akar sejarah, serta aspek heterogenitas kampus?” tandas Cucu.

Bukan Soal Perempuan atau Laki-Laki

Menurut Cucu, gagasan Rektor harus berasal dari alumni bukan dimaksudkan untuk menutup kesempatan bagi pihak lain. Namun, seorang pimpinan perguruan tinggi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai karakter lembaga yang dipimpinnya.

Yang dimaksud kondisi sosiologis, menurut Cucu, adalah kemampuan memahami kehidupan akademis yang berkembang di lingkungan UIN Bandung.

“Kondisi sosiologis tidak bisa lepas dari akar sejarah berdirinya kampus UIN Bandung hingga bisa seperti sekarang. Kenapa harus alumni, karena untuk bisa memahami kondisi sosial dan budaya di lingkungan kampus, tentu harus orang yang pernah merasakan bagaimana kondisi kampus dan denyut akademisnya saat UIN masih berstatus IAIN,” jelasnya.

Bagi Cucu, pengalaman menjadi bagian dari perjalanan kampus merupakan modal penting seorang calon rektor untuk memahami berbagai dinamika internal.

Sebab, memimpin perguruan tinggi bukan hanya soal menjalankan struktur organisasi. Ada sejarah, tradisi akademik, kultur, karakter mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, hingga masyarakat yang menjadi bagian dari perjalanan institusi.

UIN Bandung dan Karakter Tatar Sunda

Cucu yang menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) itu juga menilai aspek heterogenitas UIN Bandung perlu menjadi pertimbangan.

UIN Bandung tumbuh di lingkungan masyarakat Tatar Sunda. Sivitas akademikanya memang heterogen, tetapi karakter sosial dan budaya masyarakat sekitar tetap menjadi bagian dari lingkungan kampus.

“Orang Sunda itu prinsipnya someah hade ka semah*,” ujarnya.

Karakter tersebut, menurut Cucu, bukan berarti UIN Bandung harus eksklusif dan hanya dipimpin oleh orang Sunda atau alumni. Sebaliknya, nilai tersebut justru menggambarkan keterbukaan dan penghormatan terhadap siapa pun yang datang.

Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti mengabaikan karakter dan sejarah lembaga.

Jangan Sampai Kampus Kondusif Menjadi Gaduh

Karena itu, Cucu berharap proses penentuan Rektor UIN Bandung tidak dilakukan dengan semangat memaksakan kehendak.

Ia mengingatkan agar suasana akademik yang selama ini relatif kondusif tidak terganggu oleh kepentingan tertentu.

“Jangan karena kepentingan tertentu jadi memaksakan kehendak, saya cuma khawatir saja suasana akademis yang sudah kondusif menjadi sebaliknya,” pungkas Cucu.

Kekhawatiran tersebut menjadi semakin relevan jika melihat perkembangan di UINSA. Di sana, penolakan mahasiswa terhadap Muzakki berkembang menjadi aksi lanjutan, termasuk penyegelan gerbang kampus. Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan, dengan tuntutan utama meminta rektor mengundurkan diri atau diberhentikan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan kampus dapat berkembang menjadi persoalan kelembagaan apabila aspirasi sivitas akademika tidak menemukan ruang penyelesaian.

Maka, sebelum menentukan siapa yang akan memimpin UIN Bandung, Menteri Agama perlu memastikan seluruh proses berjalan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sekaligus mendengar aspirasi dan kondisi objektif kampus.

Bukan soal rektor perempuan atau laki-laki. Bukan pula soal siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang mampu memahami sejarah kampus, diterima sivitas akademika, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mampu menjaga UIN Bandung tetap menjadi ruang akademik yang sehat dan kondusif.

Ada yang GR dan Mendadak Eksklusif

Sementara itu, sejak kedatangan Menteri Agama dan munculnya wacana mengenai Rektor UIN Bandung yang disebut “cantik”, dinamika di lingkungan kampus menjadi perhatian.

Ada pihak yang dinilai mendadak sulit ditemui dan dihubungi alias “mendadak eksklusif”.

Salah satunya adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung, Prof. Dr. Hj. Hasniah Aliah, M.Si.

Kanal31.com telah berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk meminta tanggapan terkait dinamika tersebut. Namun, hingga tulisan ini disusun, belum diperoleh respons.

Hasniah Aliah merupakan akademisi alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan saat ini Srikandi asal Makassar dipercaya kembali menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi untuk periode kedua.

Apakah wacana Rektor perempuan kemudian akan menjadi kenyataan di UIN Bandung?

Publik tentu masih menunggu. Yang jelas, pengalaman UIN Sunan Ampel Surabaya telah memberikan satu pelajaran: legitimasi formal dalam pengangkatan rektor perlu berjalan beriringan dengan penerimaan, kepercayaan, tata kelola, dan komunikasi dengan sivitas akademika.

Jangan sampai UIN Bandung yang selama ini kondusif justru menghadapi persoalan serupa.