Menanti Fajar Kesetaraan di Kampus Hijau: Akankah UIN Bandung Dipimpin Rektor Perempuan?

Oleh: Nanang Sungkawa*

Riuh tepuk tangan dan tawa renyah seketika memecah keheningan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa siang (09/06/2026). Di atas podium, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, melontarkan sebuah kalimat yang bukan sekadar seloroh, melainkan sebuah sinyalemen politik yang sarat makna.

“Sudah sembilan perempuan yang menjabat rektor di lingkungan Kemenag. Coba UIN Bandung pun rektornya cantik, supaya tidak ada demonya dan cantik juga kampusnya,” ujar Menag disusul gemuruh apresiasi dari ratusan pegawai yang hadir.

Kata “cantik” yang dipilih Menag tentu tidak merujuk pada urusan fisik semata. Ia adalah metafora bagi kepemimpinan yang anggun, sejuk, inklusif, sekaligus sebuah penegasan atas hak keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender di pucuk kepemimpinan perguruan tinggi Islam.

Bagi kampus sekelas UIN Bandung, sinyal ini seperti hembusan angin segar sekaligus pemantik obrolan atau diskusi yang hangat. Apalagi, dengan regulasi yang berlaku saat ini —dimana senat universitas mengajukan nama dan keputusan akhir berada mutlak di tangan Menteri Agama— kehadiran sosok “Rektor Cantik” di UIN Bandung bukanlah hal yang mustahil. Ia bisa menjadi kenyataan.

Secara kapasitas, kampus hijau UIN Bandung sebenarnya tidak pernah kekurangan stok srikandi mumpuni. Di koridor-koridor akademik, berderet nama guru besar perempuan yang memiliki reputasi mentereng dan syarat yang lebih dari layak untuk menakhodai universitas.

Sebut saja misalnya Prof. Dr. Hj. Hasniah Aliah, M.Si., yang saat ini dengan tangan dingin memimpin Fakultas Sains dan Teknologi. Atau, Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., sosok akademisi yang menakhodai Fakultas Psikologi. Atau nama-nama lain sebagai representasi bahwa perempuan UIN Bandung telah lama “selesai” dengan urusan kapasitas akademik.

Namun, menembus kursi nomor satu di kampus Islam bukanlah perkara mudah. Jalan menuju ke sana kerap kali dibayangi oleh benteng psikologis dan kultural. Di balik layar, tidak sedikit guru besar perempuan yang memilih urung melangkah. Alasan klasik seperti kesiapan manajerial dan finansial sering mengemuka. Namun yang paling krusial adalah urusan “pengakuan”.

Ada kegamangan yang tidak terucap di kalangan akademisi perempuan: mampukah mereka mendapat pengakuan dari internal kampus yang masih kental dengan budaya patriarki? Dan yang tak kalah penting, mampukah mereka membangun “kedekatan” dan kesepahaman visi dengan para pengambil kebijakan di pusat?

Kerinduan akan Pemimpin Sejati

Meski masa jabatan Rektor saat ini, Prof. Rosihon Anwar —yang dilantik pada pertengahan 2023 lalu— masih menyisakan waktu, namun suhu politik di bawah permukaan kampus mulai menghangat. Kasak-kusuk di kantin, ruang dosen, hingga grup WhatsApp mulai memperdebatkan: Apakah kepemimpinan saat ini akan berlanjut ke periode kedua, ataukah sejarah baru akan tercipta dengan lahirnya rektor perempuan pertama?

Sejarah mencatat, iklim politik menjelang pemilihan rektor di UIN Bandung hampir selalu berlangsung sengit. Seringkali, kontestasi akademik ini ternoda oleh pragmatisme politik dan fanatisme kelompok. Rivalitas antar-elite kerap ikut campur, mencoba menancapkan pengaruh agar kampus berubah fungsi menjadi basis politik nasional demi kekuasaan sesaat.

Di tengah riak-riak itulah, muncul kerinduan mendalam dari sivitas akademika yang merindukan khitah sejati universitas. Momentum pemilihan rektor empat tahunan seharusnya tidak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, melainkan ruang sakral untuk membincangkan masa depan kampus di tengah zaman yang terus berubah.

Masyarakat UIN Bandung merindukan sosok pemimpin, bukan sekadar manajer perusahaan. Kampus bukanlah korporasi yang melulu mengejar angka-angka keuntungan. Kampus adalah rahim peradaban tempat ilmu dan moralitas disemai.

Siapapun yang akan memimpin UIN Bandung ke depan —apakah petahana yang melanjutkan estafet atau figur perempuan yang membawa perubahan— ia memikul beban moral yang besar. Rektor masa depan haruslah sosok yang mampu meruntuhkan sekat-sekat egoisme kelompok. Ia harus membuktikan diri bahwa dirinya bukan milik satu warna, melainkan payung teduh bagi semua golongan.

Kriteria ideal itu sejatinya sederhana namun berat dalam implementasi: mendahulukan kepentingan publik, peka terhadap jeritan sivitas akademika, rendah hati, jujur, serta membuka diri terhadap kritik paling tajam sekalipun. Seorang pemimpin sejati tidak akan pernah membangun jarak dengan mereka yang dipimpinnya. Ia tidak akan memelihara faksionalisme yang membuat bawahan saling curiga.

Sinyalemen dari Menteri Agama Nasaruddin Umar telah dilemparkan. Kini, bola panas ada di tangan masyarakat kampus UIN Bandung. Akankah mereka terjebak dalam pragmatisme lama, atau berani berjalan bersama menuju fajar baru yang lebih inklusif dan setara? Kita tunggu saja!

*Alumnus IAIN Cipadung