Zaki Mubarak: MBG Jangan Sampai Menjadi Common Tragedy bagi Dunia Pendidikan

JAKARTA, kanal31.com — Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M. Zaki Mubarak, M.Si., Ph.D., menyoroti dampak kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap masa depan pendidikan nasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Pendidikan bertajuk “Membedah Alokasi Anggaran Pendidikan untuk MBG: Quo Vadis Pendidikan di Indonesia” yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK UIN Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dalam paparannya, Zaki menjelaskan bahwa program MBG tidak dapat dibaca semata sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai bagian dari proyek transformasi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Zaki, bersama program strategis lain seperti Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat, MBG merupakan bagian dari agenda besar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Secara ide, kebijakan ini lahir dari semangat transformasi besar bangsa. Negara ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat,” ujar Zaki.

Namun demikian, Zaki menilai bahwa implementasi kebijakan sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang sangat kuat, akuntabel, dan berbasis perencanaan yang matang. Tanpa hal tersebut, program yang awalnya dirancang untuk kebaikan publik justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Ia memaparkan, berdasarkan data pemerintah per Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 62,45 juta orang. Dari jumlah tersebut, peserta didik menjadi kelompok terbesar dengan lebih dari 48 juta penerima manfaat atau sekitar 76,1 persen dari total sasaran. Program ini juga telah menjangkau ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia dan melibatkan lebih dari satu juta tenaga kerja.

“Skala program ini sangat besar. Karena itu, risiko tata kelola yang buruk juga menjadi sangat besar apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat,” jelasnya.

Zaki kemudian menyoroti aspek pembiayaan program MBG yang menurutnya menjadi sumber polemik utama. Ia menjelaskan bahwa anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp268 triliun, meski sebelumnya sempat direncanakan sebesar Rp335 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut masuk dalam pos anggaran pendidikan.

Menurutnya, masuknya anggaran MBG ke dalam komponen 20 persen mandatory spending pendidikan sebagaimana amanat konstitusi memunculkan pertanyaan serius dari masyarakat sipil.

“Masyarakat sipil mempertanyakan apakah dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas sekolah, guru, dan pembelajaran justru tersedot untuk pembiayaan program di luar inti pendidikan,” ujarnya.

Zaki menyebut kondisi ini sebagai common tragedy bagi dunia pendidikan. Menurutnya, ketika anggaran pendidikan tergerus, dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek fiskal, tetapi juga pada kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, pemotongan ruang fiskal pendidikan berpotensi menunda perbaikan fasilitas sekolah yang rusak, memperlambat pembangunan sarana pembelajaran, hingga memperburuk kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan guru PPPK.

“Jika anggaran pendidikan terus tertekan, maka biaya pendidikan bisa menjadi semakin mahal, kualitas pembelajaran menurun, dan kesejahteraan guru semakin terabaikan,” tegasnya.

Zaki menyoroti potensi gangguan terhadap proses belajar-mengajar akibat bergesernya prioritas kebijakan pendidikan. Menurutnya, pembangunan ekosistem pembelajaran yang sehat membutuhkan investasi berkelanjutan pada kurikulum, infrastruktur, serta peningkatan kualitas guru.

Dalam paparannya, ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan proyek transformasi besar tanpa perencanaan matang dapat berujung pada kegagalan serius. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik yang berskala nasional harus disertai studi kelayakan, kesiapan infrastruktur, dukungan SDM, dan sistem pengawasan yang memadai.

“Harapan besar tanpa tata kelola yang baik bisa berubah menjadi bencana besar. Program yang baik sekalipun dapat melahirkan kegagalan apabila dijalankan tanpa kesiapan,” katanya.

Sebagai bentuk peringatan, Zaki menyoroti sejumlah sinyal risiko dalam pelaksanaan MBG, mulai dari potensi korupsi, keterlambatan penyaluran anggaran, persoalan kualitas dan keamanan pangan, hingga risiko maladministrasi dan ketidaktepatan sasaran distribusi.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan MBG agar program tersebut benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pendidikan nasional.

“Reformasi tata kelola menjadi keharusan. Kebijakan populis harus tetap berorientasi pada kemaslahatan publik dan tidak boleh mengorbankan masa depan pendidikan,” pungkasnya.

Seminar ini menjadi ruang akademik bagi mahasiswa Prodi PAI untuk mengkaji secara kritis relasi antara kebijakan anggaran negara dan arah pembangunan pendidikan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam merespons isu-isu strategis kebangsaan.