Memahami Komunisme, Kenapa Dilarang di Indonesia?

KALBAR kanal31.com — Ketika saya membahas Iran, pasti ada bilang, “Syiah lho!” Ketika membahas Israel, “Dasar zionist.” Ketika membahas LDII kemarin, “Udah masuk LDII ni.” Terbaru saya membahas majalah misterius “Forum” tak sedikit mencap saya “Intel, BIN, agen, CIA.” Kali ini saya mau membahas komunisme. Mudah-mudahan tak dicap “PKI.” Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Di Indonesia, kata “komunis” kadang sudah bukan istilah politik. Ia berubah menjadi mantra sakti. Cukup bilang, “Dia komunis!” debat bubar, lawan diam, grup WA panas. Mungkin ayam tetangga ikut djcurigai.

Padahal komunisme jauh lebih rumit dari sekadar label “kejam dan buas”. Secara teoritis, komunisme berbicara tentang penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kepemilikan bersama. Karl Marx mengkritik kapitalisme karena melihat segelintir kapitalis menguasai alat produksi. Sementara mayoritas menjadi proletar menjual tenaga untuk hidup.

Bagi petani Jawa tahun 1920-an yang tidak punya tanah tetapi harus membayar sewa kepada tuan tanah, pemerataan terdengar seperti kabar baik. Bagi buruh pelabuhan Surabaya yang bekerja 12 jam dengan upah pas-pasan, itu bukan teori. Itu soal nasi.

Dari ketidakadilan itulah gerakan komunis Indonesia tumbuh. PKI lahir dari Indische Sociaal-Democratische Vereeniging pada 1914. Pada Pemilu 1955, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi di Konstituante. Artinya, jutaan rakyat memang melihat komunisme sebagai janji perubahan.

Lalu sejarah banting setir. Pada 18 September 1948, Madiun. PKI dan kelompok kiri dalam Front Demokrasi Rakyat memproklamasikan “Republik Soviet Indonesia” dan mengangkat senjata melawan pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan dipadamkan dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota FDR ditangkap dan dieksekusi. Madiun menjadi noda darah sulit dicuci.

PKI kemudian bangkit di bawah D.N. Aidit, membangun basis massa buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya. Pada 1965, PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet.

Kemudian datang malam 30 September. Pada malam hingga dini hari 1 Oktober 1965, kelompok menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi Angkatan Darat: Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswomiharjo, dan Pierre Tendean. Jenazah mereka dibuang ke sumur tua Lubang Buaya. Ade Irma Suryani Nasution, anak berusia lima tahun, juga tewas tertembak.

Apakah PKI terlibat langsung? Sampai sekarang masih menjadi perdebatan akademis. Namun rezim setelahnya menetapkan narasi, PKI berada di balik gerakan tersebut.

Setelah itu Indonesia masuk lorong sejarah paling gelap. Penangkapan dan penindakan terhadap orang-orang dituduh terkait PKI terjadi di berbagai daerah. Komnas HAM mencatat sekitar 32.774 orang hilang. Sementara sejumlah riset memperkirakan korban tewas mencapai lebih dari 1,5 hingga 3 juta orang. Komnas Perempuan, berdasarkan 122 kesaksian, mencatat pembunuhan, kekerasan, dan penahanan massal di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan Timur, dan Pulau Buru.

Yang mengerikan bukan hanya jumlahnya. Label “komunis” kadang cukup ditempelkan tanpa bukti kuat. Konflik pribadi, sengketa warisan, bahkan rebutan kekasih bisa berubah menjadi tuduhan politik. Musuhan dengan tetangga? Tinggal cari kertas, tulis “PKI”. Selesai. Label berubah menjadi senjata.

Pada 1966, Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan melarang penyebaran komunisme, Marxisme, serta Leninisme. Alasannya antara lain dianggap bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan, dan menjadi tuntutan gerakan mahasiswa 1966 melalui Tritura. Ketetapan itu masih berlaku hingga kini.

Tahun 1967, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan RRT karena pemerintah Orde Baru meyakini keterlibatan RRT dalam G30S/PKI. Hubungan baru dipulihkan 8 Agustus 1990.

Sekarang muncul pertanyaan menarik, kalau komunisme begitu buruk, mengapa Tiongkok justru tumbuh pesat?

Jawabannya malah bikin dahi berkerut. Tiongkok tumbuh bukan karena label “komunis”, tetapi karena reformasi ekonomi berorientasi pasar sejak 1978. Analisis IMF mencatat produktivitas naik dari rata-rata 1,1 persen per tahun pada 1953–1978 menjadi 3,9 persen pada 1979–1994.

Antara 1978 dan 1992, pangsa output perusahaan negara turun dari 56 persen menjadi 40 persen. Perusahaan kolektif naik dari 42 menjadi 50 persen, sedangkan usaha swasta dan patungan naik dari 2 menjadi 10 persen.

Politiknya tetap satu partai, tetapi ekonominya membuka pintu bagi pasar, investasi asing, dan insentif keuntungan.

Komunisme di Indonesia bukan sekadar cerita tentang sebuah ideologi. Ia adalah campuran gagasan pemerataan, konflik politik, pemberontakan, tragedi kemanusiaan, dan trauma sejarah. Pelajaran terpentingnya mungkin sederhana, jangan biarkan sebuah label menggantikan bukti. Sebab ketika tuduhan cukup untuk menghukum seseorang, yang dikubur bukan cuma manusia. Akal sehat ikut dimasukkan ke gorong-gorong.

“Bang, kalau dulu pemerintah suka mencap rakyat dengan PKI. Sekarang sepertinya terbalik, rakyat sering mencap pemerintah yang PKI.”

“Ya, banyak saya baca komentar seperti itu. Itu bukti komunisme, bisa dilarang, tapi pemikirannya tak bisa dihentikan. Bagus kita seruput Koptagul, wak!”

Foto Ai hanya ilustrasi