BANDUNG Kanal31.com — Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Seminar Nasional bertajuk “Representasi Sunda dan Jawa Barat dalam Pembangunan Politik Nasional”, yang berlangsung di Aula Utama FISIP.
Dengan menghadirkan dua narasumber kunci yang membahas isu keterwakilan politik Jawa Barat dalam konteks nasional, yakni Herman Hermawan (Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat) dan Dr. Hasan Mustapa, M.Si. (Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Bandung) yang dipandu oleh M. Ridho Baidhowi, S.Ip., M.Ipol., dosen Ilmu Politik UIN Bandung.
Seminar resmi dibuka oleh Dekan FISIP, Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D. Dalam sambutannya, menekankan pentingnya forum ini dalam memperkuat keterwakilan daerah.
“Diskusi ini sangat menarik untuk didalami agar yang direpresentasikan dan yang merepresentasikan dapat benar-benar memberi warna dalam politik nasional,” ungkap Ali dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025)
Dalam pemaparannya, Herman Hermawan mengulas sejarah pembentukan DPD RI, struktur keanggotaan, alat kelengkapan, serta fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.
“Keberadaan DPD RI menjadi jembatan penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk Jawa Barat, dalam kerangka pembangunan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Dr. Hasan Mustapa membawakan materi berjudul “Populisme dan Politik Pembangunan Dedi Mulyadi”. Ia menganalisis gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi politik mantan Bupati Purwakarta tersebut, khususnya dalam memanfaatkan media sosial sebagai modal sosial-politik.
“Media sosial menjadi alat penting yang mampu menekan biaya kampanye sekaligus memperluas jangkauan politik. Kinerja seratus hari menjadi bentuk konkret dari pendekatan populis dalam pembangunan daerah, dengan gaya kepemimpinan bertipologi maverick politician, incremental, dan one man show. Namun, sisi deliberatifnya masih perlu diperkuat,” tegas Hasan.
Seminar ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga ruang refleksi kritis tentang bagaimana identitas lokal, seperti Sunda dan Jawa Barat dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan politik nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
