Fenomena, Nomena, dan Kemarahan Rakyat

Membaca Pemecatan Purbaya dan Riuh Politik Elite Indonesia

BANDUNG, kanal31.com — Ada sesuatu yang menarik dari riuhnya pemberitaan mengenai pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebagian orang melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah cepat untuk menyelamatkan Kementerian Keuangan dari persoalan internal dan menjaga kredibilitas fiskal negara. Sebagian lainnya melihatnya secara berbeda: sebagai bukti bahwa slogan pemberantasan korupsi dan pembenahan pemerintahan belum tentu berjalan sebagaimana yang dijanjikan.

Purbaya sendiri telah menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara pada 15 September 2026, setelah sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo tidak menjelaskan secara terbuka seluruh alasan di balik pergantian tersebut. Di ruang publik kemudian muncul berbagai penjelasan, mulai dari persoalan kebijakan fiskal, hubungan antarpejabat, hingga konflik internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Di sinilah persoalan sebenarnya bermula. Kita terlalu cepat merasa mengetahui sesuatu yang sesungguhnya belum kita ketahui.

Kita Hanya Melihat Fenomena

Sebagai masyarakat biasa, kita sesungguhnya berada di luar ruang tempat keputusan-keputusan politik itu dibuat. Kita melihat konferensi pers, membaca berita,menonton potongan video, atau mendengar pernyataan pejabat. Dari situ kemudian kita membuat Kesimpulan. Tetapi apakah semua itu merupakan kenyataan yang sesungguhnya? Jawabannya, belum tentu.

Dalam bahasa filsafat, kita dapat membedakan antara fenomena dan nomena. Fenomena adalah sesuatu sebagaimana ia tampak bagi kita. Sementara nomena menunjuk pada sesuatu sebagaimana adanya pada dirinya sendiri, yang tidak selalu dapat kita akses secara langsung.

Dalam konteks politik, perbedaan ini menjadi sangat penting. Kita mengetahui bahwa Purbaya diberhentikan. Itu fakta yang dapat diverifikasi. Kita mengetahui bahwa Suahasil Nazara menggantikannya. Itu juga fakta. Kita mengetahui bahwa terdapat ketegangan dan perbedaan kepentingan di antara sejumlah pejabat. Berbagai media telah melaporkan hal tersebut.

Tetapi ketika kita bertanya: Apa sesungguhnya alasan terdalam di balik keputusan tersebut? Konflik apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sedang mempertahankan kepentingan apa? Apa yang sesungguhnya dibicarakan di ruang-ruang tertutup kekuasaan? Di sinilah pengetahuan kita menjadi terbatas. Kita berada di wilayah fenomena. Sementara nomenanya masih berada di balik pintu kekuasaan. Karena itu, menurut saya, terlalu cepat mengatakan bahwa satu pihak pasti benar dan pihak lain pasti salah adalah bentuk penyederhanaan politik yang berbahaya.

Dari Jokowi ke Prabowo: Apakah Perang Elite Pernah Berhenti?

Jika kita melihat perjalanan politik Indonesia selama dua periode pemerintahan Joko Widodo dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, ada satu pertanyaan yang patut diajukan: Apakah politik Indonesia sesungguhnya telah mengalami perubahan mendasar, atau hanya terjadi perpindahan konfigurasi di antara para elite? Pertanyaan ini tentu bukan tuduhan bahwa seluruh kebijakan pemerintah semata-mata merupakan hasil perebutan kekuasaan. Negara tetap menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan tetap berlangsung, dan berbagai kebijakan publik mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan secara administratif.

Namun, pada saat yang sama, literatur mengenai politik Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara elite politik, elite ekonomi, penguasaan sumber daya, dan institusi negara merupakan persoalan yang serius dan telah berlangsung lama. Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bagaimana penguasaan sumber daya alam dapat berkelindan dengan kepentingan politik dan ekonomi elite. Dalam konteks pertambangan batu bara, misalnya, penelitian di Indonesia menemukan adanya hubungan antara kontrol elite atas sumber daya, jaringan politik, klientelisme, serta menyempitnya ruang demokrasi di tingkat lokal. Dengan kata lain, persoalan politik tidak selalu sesederhana: pemerintah melawan rakyat. Sering kali persoalannya jauh lebih rumit: elite melawan elite, elite bernegosiasi dengan elite, dan rakyat berada di tengah-tengahnya. Yang menarik, masing-masing pihak hampir selalu berbicara atas nama rakyat.

Ketika Rakyat Menjadi Nama yang Paling Sering Disebut

Hampir tidak ada pejabat yang mengatakan bahwa kebijakannya dibuat demi kepentingan dirinya sendiri. Hampir semuanya menggunakan bahasa rakyat. Demi rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan Masyarakat, atau bahkan menyelamatkan negara. Bahasa semacam itu tentu tidak selalu palsu. Banyak kebijakan negara memang dibuat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi bahasa politik memiliki persoalan lain. Satu kalimat dapat memiliki sasaran yang berbeda dari yang tampak. Pernyataan seorang pejabat yang terdengar menyakitkan bagi rakyat, misalnya, bisa saja sebenarnya tidak diarahkan kepada rakyat. Bisa jadi pernyataan tersebut merupakan pesan politik kepada pejabat lain, partai lain, kelompok kepentingan lain, atau bahkan kepada jaringan kekuasaan tertentu. Sayangnya, seperti tidak disadari bahwa rakyat tetap mendengar, dan rakyat pula yang sering kali menanggung akibatnya. Karena itu, dalam politik, yang penting bukan hanya apa yang dikatakan pejabat, tetapi juga kepada siapa sebenarnya pesan itu diarahkan dan dalam konteks kekuasaan apa pesan tersebut disampaikan.

Rakyat Bukan Penonton yang Selamanya Diam

Ada persoalan yang menurut saya jauh lebih besar daripada sekadar pemecatan seorang menteri. Persoalannya adalah akumulasi kekecewaan. Sebuah bangsa tidak selalu pecah karena satu peristiwa besar. Terkadang ia mengalami keretakan secara perlahan: ketika ketidakadilan dirasakan berulang-ulang, ketika rakyat merasa tidak didengar, ketika sumber daya alam terus dieksploitasi sementara manfaatnya dianggap tidak dirasakan secara adil, dan ketika elite politik terlihat terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan.

Penelitian mengenai politik sumber daya alam di Indonesia telah lama menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Bahkan, ketimpangan distribusi manfaat sumber daya dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat konflik dan rasa keterampasan relatif di daerah-daerah kaya sumber daya.

Persoalan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia. Kita bukan negara kecil dengan satu pulau dan satu pengalaman sosial. Indonesia adalah negara kepulauan dengan sejarah, kebudayaan, identitas, dan kekayaan alam yang sangat beragam. Sumatra berbeda dengan Jawa. Kalimantan berbeda dengan Sulawesi atau Papua. Namun semuanya berada dalam satu rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya kemudian: Apa yang membuat rumah besar itu tetap kokoh? Bukan hanya tantara, undang-undang, bendera, apalagi hanya slogan persatuan. Padahal, sebuah negara akan bertahan jika warganya merasa bahwa berada di dalam negara tersebut memberikan keadilan, keamanan, penghormatan, dan masa depan yang layak.

Sumber Daya Alam dan Rasa Keadilan

Saya justru sering bertanya-tanya: mengapa sampai hari ini berbagai wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam luar biasa tetap memilih bertahan dalam NKRI? Pertanyaan ini bukan ajakan untuk memisahkan diri. Justru sebaliknya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang apa yang membuat persatuan menjadi rasional dan bermakna bagi seluruh warga negara. Sebab persatuan tidak cukup hanya dipertahankan secara administratif. Persatuan harus memiliki alasan moral.

Jika sebuah daerah menghasilkan kekayaan alam dalam jumlah besar, tetapi masyarakat lokal merasa hanya menerima sebagian kecil manfaatnya; jika lingkungan mereka rusak; jika tanah mereka berubah fungsi; jika konflik agraria terus terjadi; dan jika keputusan mengenai sumber daya mereka lebih banyak ditentukan dari pusat, maka yang muncul bukan sekadar persoalan ekonomi. Yang muncul adalah persoalan rasa memiliki terhadap negara.

Sejumlah penelitian tentang konflik sumber daya alam di Indonesia menunjukkan bahwa rasa keterampasan relatif, ketimpangan, kelemahan institusi, dan kegagalan pembangunan dapat menjadi faktor yang memperkuat konflik. Karena itu, mempertahankan NKRI tidak boleh berhenti pada pertanyaan: “Bagaimana mempertahankan keutuhan wilayah?” Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Bagaimana membuat setiap wilayah merasa bahwa NKRI juga merupakan rumah mereka?” Jangan Sampai Persatuan Hanya Menjadi Slogan. Kita harus berhati-hati dengan satu hal. Ketika rakyat merasa tidak mendapatkan keadilan, mereka akan mencari alternatif. Alternatif itu dapat berupa tuntutan otonomi yang lebih luas. Dapat berupa gagasan federalism atau penguatan politik identitas daerah. Dalam kondisi yang lebih ekstrem, sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang terakumulasi dapat melahirkan gerakan separatis atau konflik terbuka. Indonesia sendiri memiliki sejarah mengenai hal tersebut.

Penelitian mengenai konflik separatis di wilayah kaya sumber daya menunjukkan bahwa persoalan distribusi kekayaan, ketimpangan, dan rasa keterampasan dapat menjadi bagian dari latar belakang konflik. Namun kita juga tidak boleh membuat kesimpulan sederhana bahwa eksploitasi sumber daya alam otomatis akan menyebabkan disintegrasi. Tentu tidak demikian. Hubungan antara sumber daya alam, ketimpangan, konflik, dan disintegrasi jauh lebih kompleks. Dan karena kompleks itulah negara harus berhati-hati. Jangan menunggu sampai rasa ketidakadilan berubah menjadi kemarahan kolektif.

Elite Harus Belajar Mendengar

Pemecatan seorang menteri pada akhirnya hanyalah satu episode dalam perjalanan panjang negara. Hari ini Purbaya. Besok mungkin pejabat lain. Lusa mungkin kabinet berubah lagi. Tetapi rakyat tetap sama. Mereka tetap harus membayar pajak, harus mencari pekerjaan harus menyekolahkan anak, membeli kebutuhan pokok, menghadapi biaya Kesehatan dan harus tetap bertahan hidup di tengah harga-harga yang berubah.

Karena itu, rakyat sebenarnya tidak terlalu peduli siapa yang memenangkan pertarungan di ruang-ruang elite. Yang mereka pedulikan adalah apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Di sinilah para elite politik perlu berhenti sejenak dan bertanya: Untuk apa kekuasaan diperebutkan jika pada akhirnya rakyat yang terus menjadi korban?

Kekuasaan seharusnya bukan sekadar kemampuan untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat kehidupan jutaan manusia menjadi lebih baik. Jika kekuasaan hanya menjadi arena pertarungan antarorang kuat, sementara rakyat terus menjadi penonton sekaligus korban, maka negara sedang menyimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada pergantian seorang menteri.

Jangan Menunggu Rakyat Marah

Penulis tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di balik pemecatan Purbaya. Mungkin keputusan tersebut memang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola Kementerian Keuangan. Mungkin terdapat persoalan internal yang tidak diketahui publik. Mungkin terdapat pertimbangan fiskal dan politik yang lebih luas. Atau mungkin ada kombinasi dari semuanya. Yang pasti, k ita tidak tahu secara lengkap. Dan justru karena kita tidak tahu secara lengkap, kita seharusnya berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Tetapi satu hal yang dapat kita ketahui adalah bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang berkuasa.

Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan untuk siapa kekuasaan itu bekerja. Indonesia tidak kekurangan elite, orang pintar, sumber daya alam, bahkan Indonesia kelebihan slogan tentang persatuan dan kesejahteraan. Yang sering kali kurang adalah kesediaan untuk melihat negara dari sudut pandang rakyat yang paling terdampak oleh keputusan-keputusan kekuasaan. Karena itu, kepada para elite negeri ini, barangkali pesan yang paling sederhana justru adalah yang paling penting: Berhentilah menjadikan rakyat sebagai alasan setiap kali kekuasaan diperebutkan. Berhentilah menganggap rakyat hanya sebagai angka dalam survei, suara dalam pemilu, atau objek dari pidato politik.

Rakyat adalah pemilik negara. Dan apabila mereka terus merasa diperlakukan hanya sebagai penonton dalam pertarungan para elite, jangan heran jika suatu hari mereka mulai bertanya: “Sebenarnya negara ini milik siapa?” Pertanyaan itu jauh lebih berbahaya daripada kemarahan sesaat. Sebab ketika rakyat mulai mempertanyakan alasan moral mengapa mereka harus terus percaya kepada negara, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar jabatan seorang menteri. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat kepada negara itu sendiri. Dan sebuah negara dapat bertahan bukan semata-mata karena kuat menahan kemarahan rakyatnya, melainkan karena mampu mencegah kemarahan itu tumbuh dengan menghadirkan keadilan.