Karhutla Diatasi dengan Rapat, Empat Nyawa Melayang
- account_circle Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
- calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALBAR kanal31.com — Saat menulis ini, Persib sudah unggul 1-0 atas klub Vietnam, The Cong-Viettel FC, gol dicetak Mariano Peralta. Hasil lengkapnya nanti saya ulas lengkap. Sambil menunggu babak kedua, saya ingin bahas soal status di Facebook “karhutla di Indonesia hanya bisa diatasi dengan rapat”. Ramai sekali berkomentar. Saya ingin menguliknya lebih dalam. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Beberapa hari lalu, Prabowo menggelar rapat di Istana soal karhutla. Presiden memanggil menteri, BNPB, jenderal TNI, polisi, dan pihak berhubungan dengan karhutla. Biasanya dari rapat itu, turun rapat koordinasi ke provinsi, lalu kabupaten, kecamatan, sampai mungkin rapat RT untuk membahas rapat kecamatan. Lengkap dengan daftar hadir, konsumsi, dokumentasi, dan foto bersama. Kadang ada epel siaga karhutla. Api? Silakan membara dulu. Pimpinan rapat belum datang.
Masalahnya, mencari waktu kosong pejabat lebih rumit dari mencari sumber air di tengah lahan gambut terbakar. Presiden punya agenda, gubernur punya kegiatan, bupati punya kunjungan. “Besok rapat, ya!” “Waduh, besok ada acara.” “Lusa?” “Ada agenda.” Api tidak punya agenda. Ia bekerja 24 jam, tanpa cuti, tanpa tunjangan, tanpa menunggu disposisi.
Sementara pejabat sibuk menyelaraskan persepsi, rakyat menyelaraskan napas dengan asap. Data yang dikutip DPR pada Oktober 2026 mencatat 174.694 kasus ISPA di tujuh provinsi prioritas selama 18 Agustus–21 September. Sebanyak 40.363 kasus menimpa balita. Data Kementerian Kesehatan per 9 September juga mencatat empat orang meninggal dunia: tiga di Kalimantan Tengah dan satu di Kalimantan Barat.
Empat nyawa! Bukan empat map untuk dibawa ke ruang rapat. Bukan empat slide presentasi bisa dilewati dengan menekan tombol berikutnya. Ada keluarga kehilangan orang tercinta, sementara birokrasi masih berjuang menemukan tanggal cocok untuk koordinasi.
Di Palangka Raya, tercatat 10.240 kasus ISPA sejak awal Juni hingga awal Oktober. Pontianak pernah mencapai ISPU 302 pada Agustus, kategori berbahaya. Di Nabire, Papua Tengah, tercatat 322 kasus ISPA pada 5–10 Oktober. Sementara Bandara Douw Aturure dilaporkan tertutup kabut asap. Asap sudah melanglang buana, bahkan mengganggu penerbangan. Hebat! Ia tidak perlu paspor, surat tugas, apalagi rekomendasi gubernur.
Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026. Pada 12 Oktober, BNPB melaporkan 639,23 hektare masih ditangani di enam provinsi prioritas. Di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, tercatat kebakaran baru seluas 513,89 hektare.
Hutan berubah menjadi panggung neraka, warga menghirup asap, petugas berjibaku, tetapi pemerintah jangan lupa, rapat harus tetap berjalan!
Tentu koordinasi diperlukan. Namun, kalau setiap bencana hanya melahirkan rapat baru, mungkin Indonesia perlu membentuk kementerian khusus urusan rapat. Namanya Kementerian Koordinasi Rapat. Tugasnya memastikan semua pihak sepakat, kebakaran memang harus dipadamkan.
Anggarannya? Tentu ada. Perjalanan dinas, konsumsi, penginapan, dokumentasi, dan rapat evaluasi. Rakyat membeli masker, pemerintah membeli waktu. Bedanya, rakyat sesak napas, pejabat sesak jadwal.
Padahal, rapat yang bermutu seharusnya menghasilkan pemadaman nyata, patroli, perlindungan warga, pengawasan lahan, serta penegakan hukum. Bukan sekadar kalimat sakti, akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti.
Kalau karhutla hanya bisa diatasi dengan rapat, undang saja api ke Istana. Beri kursi kehormatan, suguhkan kopi, lalu bacakan sambutan tiga jam. Siapa tahu apinya bosan, mengundurkan diri, dan membuat surat pernyataan tidak akan membakar hutan lagi.
Di negeri ini, hutan boleh habis menjadi abu. Yang penting, dokumentasi rapatnya tetap utuh!
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
- Penulis: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
