Kata Prabowo: Bukan Membangun Bangsa, Tapi Mentransformasikan 

BANDUNG kanal31.com — Tulisan ini saya sarikan dari jawaban Prabowo Subianto dalam acara “Presiden Prabowo Menjawab”, yang disiarkan oleh TVRI Nasional tadi malam (19 Maret 2026). Saya menganggap penting paparan ini, sehingga perlu menuangkannya dalam tulisan sekalipun cukup pendek.

Selamat menyimak!

Jika realitas menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi otomatis menghasilkan mobilitas sosial, maka konsekuensinya jelas: tata kelola negara tidak bisa lagi bertumpu pada paradigma pembangunan, melainkan harus beralih pada paradigma transformasi.

Pembangunan cenderung menekankan ekspansi—menambah infrastruktur, memperbesar anggaran, memperluas program. Sementara transformasi menuntut perubahan mendasar—menggeser struktur ekonomi, memperbaiki cara kerja institusi, dan menata ulang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Perubahan paradigma ini bukan perkara teknokratis semata, melainkan soal keberanian politik. Transformasi selalu mengandung risiko: mengguncang zona nyaman, mengoreksi kebijakan lama, bahkan menabrak kepentingan yang sudah mapan. Karena itu, ia mensyaratkan kepemimpinan puncak negara yang tidak hanya administratif, tetapi juga visioner dan berani mengambil keputusan yang tidak populer dalam jangka pendek, namun strategis dalam jangka panjang. Tanpa keberanian ini, transformasi akan berhenti sebagai slogan, sementara praktik tata kelola tetap berjalan seperti biasa.

Namun, kepemimpinan puncak saja tidak cukup. Transformasi tidak bisa dijalankan oleh satu orang, bahkan oleh satu institusi. Ia membutuhkan kesiapan dan keselarasan seluruh aparatur negara. Birokrasi tidak lagi cukup bekerja dengan pola rutinitas dan kepatuhan prosedural, tetapi harus bergerak dengan orientasi hasil dan keberanian berinovasi. Aparatur negara dituntut menjadi agen perubahan, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Ini berarti perubahan kultur kerja: dari yang hierarkis dan kaku menjadi adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Di titik ini, kita sering terjebak pada harapan berlebih kepada negara—seolah transformasi adalah proyek yang bisa diselesaikan oleh pemerintah, bahkan oleh seorang presiden. Padahal, transformasi sejati selalu bersifat kolektif. Ia tidak hanya membutuhkan negara yang berubah, tetapi juga masyarakat yang bertransformasi. Rakyat tidak bisa lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek perubahan.

Dalam konteks ini, kelas menengah yang menyusut dan kelas terdidik yang menganggur harus membaca situasi sebagai panggilan untuk beradaptasi. Dunia kerja telah berubah, struktur ekonomi bergeser, dan kompetensi yang dibutuhkan tidak lagi sama dengan masa lalu. Karena itu, upaya untuk meningkatkan keterampilan, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada negara. Masyarakat harus aktif menjemput transformasinya sendiri—melalui kewirausahaan, pembelajaran berkelanjutan, dan keberanian keluar dari pola lama.

Dengan demikian, transformasi bangsa adalah kerja berjamaah. Negara menyediakan arah, regulasi, dan ekosistem. Birokrasi memastikan implementasi yang efektif dan adaptif. Sementara masyarakat mengisi ruang-ruang peluang dengan kreativitas dan kerja keras. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Jika negara bergerak tanpa masyarakat yang siap, kebijakan akan mandek. Jika masyarakat bergerak tanpa dukungan negara, potensi akan terhambat. Dan jika birokrasi tidak berubah, keduanya akan tersandera.

Karena itu, yang dibutuhkan hari ini adalah kesadaran kolektif bahwa kita sedang berada di persimpangan. Melanjutkan pola pembangunan lama hanya akan memperdalam ketimpangan dan memperlemah struktur sosial. Sebaliknya, memilih jalan transformasi berarti bersedia berubah secara bersama-sama—negara, aparatur, dan rakyat.

Transformasi bukan proyek satu periode, bukan pula agenda satu pemimpin. Ia adalah gerakan bersama yang menuntut konsistensi, keberanian, dan partisipasi luas.

Ija Suntana, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UIN Bandung