NU Perlu Menganut Radikalisme
- account_circle Moeflich Hasbullah, Dosen UIN Bandung
- calendar_month 20 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
(Masukan untuk Muktamar NU ke-35 di Jombang, 27–31 Agustus 2026)
BANDUNG, kanal31.com — Menjelang muktamarnya yang ke-35, saya ingin memberi satu gagasan besar untuk NU, yaitu NU harus melakukan gerakan radikal. Radikal? Iya, melakukan perubahan diri yang radikal di dalamnya karena problem NU bukan sekadar terlalu dekat dengan kekuasaan, tetapi terlalu banyak energi organisasi tersedot ke dalam politik praktis sementara energi peradaban umat belum dimaksimalkan.
Pertama, NU harus kembali menjadi jam’iyyah ulama, bukan jam’iyyah elite
Ini sangat fundamental. NU didirikan sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah. Ketika NU menjadi partai politik pada 1952, terjadi perubahan orientasi yang kemudian melahirkan persoalan panjang. Muktamar 1984 di Situbondo mengembalikan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan. Pertanyaannya sekarang, apakah NU hari ini benar-benar dikendalikan oleh kebutuhan umat dan pertimbangan ulama, atau terlalu banyak dipengaruhi kalkulasi elite, kekuasaan dan kepentingan politik? Menurut saya, ini pertanyaan yang harus berani diajukan dalam Muktamar nanti.
Kedua, Politik NU tidak sama dengan politisi NU
Ini perlu dibuat sangat jelas. Warga NU bebas menjadi presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan calon presiden. Tetapi NU sebagai institusi jangan menjadi kendaraan politik orang NU. Ini penyakit kebanyakan ormas Islam. NU harus punya independensi moral terhadap semua kekuasaan. Dekat dengan pemerintah boleh, bekerja sama dengan pemerintah wajib jika untuk kemaslahatan, tapi mengkritik pemerintah juga wajib jika ada kemudaratan. Jadi bukan oposisi, bukan pula koalisi. NU harus menjadi kekuatan moral yang berdiri di atas semua kekuasaan. Bahkan gagasan menjaga “jarak yang proporsional” dengan pemerintah sekarang sudah muncul dalam halaqah ulama menjelang Muktamar.
Ketiga, Kembalikan ulama sebagai pusat gravitasi NU
Ini mungkin yang paling penting. Struktur organisasi boleh modern, profesional, bahkan memakai konsultan manajemen. Tetapi arah moral dan visi NU harus berasal dari ulama. Syuriyah harus benar-benar menjadi moral authority NU, bukan sekadar struktur pendamping Tanfidziyah. Tanfidziyah mengelola. Syuriyah menentukan arah nilai, batas moral, dan garis perjuangan. Kalau dibalik, NU akan mudah berubah menjadi organisasi administratif politik belaka.
Keempat, Kembalikan pesantren menjadi jantung intelektual NU
NU mempunyai modal kuat yang hampir tidak dimiliki organisasi Islam lain dalam skala sebesar yaitu jaringan pesantren. Tetapi jangan hanya dijadikan basis massa. Pesantren harus menjadi pusat kaderisasi ulama, pusat penelitian Islam, pusat pemikiran kebangsaan, pusat bahtsul masail, pusat produksi gagasan, pusat transformasi sosial, dan pusat lahirnya intelektual Muslim masa depan. Visi ini ada kesamaan dengan rumusan halaqah ulama terbaru yang meminta pesantren dikembalikan sebagai pusat tradisi keilmuan, kaderisasi ulama dan pembentukan karakter.
Kelima, NU jangan hanya menjadi penjaga tradisi seperti selama ini, tetapi produsen masa depan
Ini diantara perubahan radikal tambahan yang perlu dilkakukan. Kembali ke 1926 bukan berarti kembali ke masa lalu. Ini kesalahan yang sering terjadi. Khitah bukan museum. Khitah adalah DNA. DNA NU tahun 1926 harus dibawa menghadapi AI, perubahan demografi, ekonomi digital, krisis lingkungan, perubahan keluarga, kapitalisme baru, dominasi politik oligarki, budaya populer, sekularisasi, krisis otoritas agama dan perubahan generasi muda Muslim. Jadi NU harus tradisional dalam akar, tetapi futuristik dalam visi. Ini keren kalau menjadi salah satu kalimat kunci Muktamar.
Keenam, Ubah ukuran keberhasilan NU
Jangan ukur keberhasilan NU terutama dari berapa banyak pejabat NU, berapa banyak menteri, berapa besar aset, berapa banyak pengurus, berapa banyak acara. Tetapi berapa banyak manusia yang hidupnya menjadi lebih baik karena NU. Ini kembali kepada makna khidmah. Apakah pendidikan meningkat? Kemiskinan berkurang? Pesantren maju? Ulama berkualitas bertambah? Generasi muda punya masa depan? Ekonomi warga meningkat? Akhlak publik membaik? Itulah yang harus menjadi visi NU yang sesungguhnya.
Ketujuh. Code of political ethics bagi pejabat NU
Muktamar harus berani membuat aturan moral. Pejabat struktural NU yang masuk jabatan politik tertentu harus jelas posisi dan batasnya. Ini untuk mencegah penyalahgunaan institusi NU. NU sudah rusak oleh kasus-kasus korupsi tokoh-tokohnya yang menjadi pejabat karena terlalu dekat dengan kekuasaan. Persoalannya bukan apakah orang NU boleh berpolitik tapi apakah NU boleh diperalat oleh para politikus NU? Jawabannya. Ormas besar yang para tokohnya banyak menjadi pejabat negara, kasus korupsinya pun pasti paling banyak. Itu hubungan yang logis. Kalau mau, bisa dikurangi dengan dibuatnya code of political ethics atau pedoman moral berpolitik karena para tokoh NU agak lemah dalam menghadapi godaan uang dan fasilitas kekuasaan.
Penjelasan antropologisnya, karena NU memang adalah komunitas santri yang aslinya menjauhi dunia. Ketika dunia datang pada mereka dengan pesona kemewahannya, mereka lemah menolaknya. Mereka pun konflik dan bertengkar oleh tambang. Dunia itu melenakan bukan meneguhkan perjuangan. Sistem kultur NU bukanlah berlimpah kesenangan material dan kekayaan tapi para pejuang pesantren yang mengandalkan penderitaan, kekuatan mental dan keberkahan. Sederhananya, santri yang kuat agamanya pasti bakal oleng juga oleh kekaayaan berlimpah. Dunia memang seksi dan mempesona.
Kesimpulan
Agenda muktamar perlu ditegaskan, mengembalikan politik ke tempatnya dan mengembalikan NU ke tempatnya: sebagai kekuatan keulamaan, keumatan, keilmuan, kebudayaan dan kebangsaan. NU tidak perlu menjadi penguasa untuk menjadi kekuatan yang menentukan arah bangsa. NU harus menjadi moral force, intellectual force dan civilizational force. Dari perebutan kekuasaan menuju pelayanan umat. Dari politik kekuasaan menuju politik kebangsaan. Dari kebesaran organisasi menuju kebesaran manfaat. Njiirr … kereen 😄😅. Mengembalikan marwah NU itu hanya bisa dilakukan dengan perubahan radikal di tubuhnya alias menganut radikalisme. Wah kopi keburu dingin.[]
- Penulis: Moeflich Hasbullah, Dosen UIN Bandung
