Menakar Kesiapan UIN Bandung Menyambut Era Rektor Perempuan

Oleh: Nanang Sungkawa*

Jika Anda melangkah ke koridor utama gedung rektorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lalu menatap deretan bingkai foto para pemimpin tertinggi dari masa ke masa, Anda akan menangkap sebuah garis linier yang belum retak oleh sejarah. Seluruh nakhoda yang pernah memimpin universitas ini adalah laki-laki.

————

KINI, menjelang momentum suksesi kepemimpinan (2027), sebuah diskursus yang tidak lagi bisa dianggap sayup-sayup mulai menggelinding di ruang-ruang senat, sudut-sudut fakultas, hingga obrolan hangat di kantin: Apakah sudah saatnya UIN Bandung dipimpin oleh seorang rektor perempuan? Wacana ini muncul bukan sebagai proyek afirmasi politik yang dipaksakan. Ia hadir secara organik sebagai buah dari kematangan meritokrasi di tubuh UIN Bandung sendiri.

Jika syarat mutlak memimpin adalah otoritas akademik yang mapan, maka UIN Bandung hari ini sedang berada di musim panen raya. Kampus ini tidak lagi kekurangan figur srikandi. Deretan Guru Besar dan Doktor perempuan kini bertebaran di hampir setiap disiplin ilmu —mulai dari pakar hukum Islam (Syariah), pendidikan (Tarbiyah), teologi (Ushuluddin), hingga sains murni, dan humaniora.

Berdasarkan hasil observasi, dari 102 guru besar UIN Bandung, 17 di antaranya gubes perempuan. Di lapis struktural menengah, kepemimpinan perempuan di UIN Bandung telah lolos dari ujian “kawah candradimuka” birokrasi kampus. Srikandi-srikandi ini sukses menakhodai berbagai posisi: dekan, wakil dekan, ketua pusat, ketua jurusan, dan jabatan strategis lainnya. Mereka cakap mengelola anggaran, memimpin ratusan staf, dan menavigasi dinamika birokrasi yang kompleks.

Namun, mengapa ruang puncak kepemimpinan seolah masih dibatasi oleh glass ceiling yang kokoh? Padahal UIN Bandung memiliki modal sumber daya manusia yang sangat siap untuk mewujudkan wacana ini. Sejumlah akademisi gubes perempuan memiliki kapasitas akademik dan manajerial yang mumpuni. Misalnya, Prof. Nina Nurmila (Gubes Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bandung, kini jadi Dekan Fakultas Pendidikan di UIII); Prof. Ulfiah (Dekan Fakultas Psikologi, yang pernah menjabat Wakil Rektor UIN Bandung); Prof. Hasniah Aliah (Dekan Fakultas Sain dan Teknologi UIN Bandung), dan beberapa profesor perempuan lainnya yang potensial.

Jika wacana dari Kemenag ini berjalan mulus, UIN Bandung berpeluang besar menyusul jejak UIN Jakarta (Prof. Amany Lubis), UIN Palembang (Prof. Nyayu Khodijah), dan UIN Malang (Prof. Ilfi Nur Diana) yang telah berhasil mencatatkan sejarah mejadi rektor perempuan.

Secara sosiologis, salah satu tantangan terbesar kepemimpinan perempuan di dunia akademik adalah keberadaan jaringan informal yang maskulin. Proses lobi politik kampus seringkali dimatangkan dalam ruang-ruang informal di luar jam kerja resmi. Bagi akademisi perempuan, sebagai ibu atau istri di rumah, fleksibilitas untuk masuk ke dalam pusaran informal ini menjadi tantangan tersendiri.

Padahal, universitas modern yang dihuni oleh ribuan kepala berkarakter kritis justru membutuhkan sentuhan kepemimpinan yang berbeda. Pemimpin perempuan secara alamiah kerap membawa gaya kepemimpinan transformasional. Mereka memimpin dengan kolaborasi, mendengar suara bawahan, dan mengedepankan komunikasi persuasif. Di kampus sebesar UIN Bandung, pendekatan yang merangkul ini adalah kunci untuk meredam faksionalisme dan menyatukan energi demi lompatan internasional.

Rektor perempuan akan membawa “manajemen empati” ke dalam kebijakan yang nyata. Ruang lingkup kampus yang aman dari kekerasan seksual (misalnya, melalui penguatan Satgas PPKS-LP2M), penyediaan fasilitas ramah keluarga, hingga perhatian mendalam pada kesehatan mental mahasiswa, dipastikan akan mendapatkan porsi perhatian yang jauh lebih sensitif.

“Ada, Cita, Asa” bagi Rektor Perempuan

“Ada, Cita dan asa” (perjuangan, impian dan harapan) bagi rektor perempuan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)—khususnya UIN Bandung– jangan sekadar angan-angan di atas kertas, tetapi harus bergeser menjadi sebuah gerakan nyata yang didukung oleh momentum politik, teologis, dan struktural.

Ketika kita bicara tentang ada, cita dan asa, ada beberapa esensi mendalam yang diperjuangkan. Ini bukan sekadar mengejar jabatan atau pemenuhan kuota formalitas, melainkan tentang transformasi nilai. Meruntuhkan Glass Ceiling: batasan tidak terlihat yang selama ini menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak di institusi yang berbasis sosiologis keagamaan tradisional.

Selain itu, perlu juga menampilkan Wajah Islam yang Inklusif kepada dunia; bahwa Islam, melalui dunia akademik, sangat memuliakan kepemimpinan perempuan berdasarkan kompetensi, bukan jenis kelamin. Lalu, dekonstruksi Budaya Patriarki, dengan mengubah pola pikir sivitas akademika agar terbiasa melihat perempuan sebagai pengambil keputusan tertinggi, bukan hanya sebagai staf pendukung.

Khusus terkait makna “Asa”, perempuan kian menemukan jalan karena ada angin segar dari Kementerian Agama. Kehadiran Menag Nasaruddin Umar, seorang pakar kesetaraan gender Islam, memberikan jaminan bahwa jalur birokrasi dan penilaian akan berjalan adil dan objektif tanpa bias gender.

“Ada, cita, asa” ini adalah bahan bakar bagi para dosen perempuan dan mahasiswi di UIN Bandung untuk terus berprestasi. Ketika gerbang kepemimpinan tertinggi terbuka lebar, hal itu mengirimkan pesan kuat kepada setiap mahasiswi: “Kalian bisa menjadi apa saja yang kalian impikan, termasuk memimpin universitas ini.”

Apakah UIN Bandung berani mencetak sejarah dengan melahirkan rektor perempuan pertamanya? Kalau berani, akan mengirimkan pesan teologis dan sosiologis yang sangat kuat ke panggung global: bahwa Islam di Indonesia—khususnya Islam wasathiyah (moderat)— berjalan beriringan dengan kemodernan dan kesetaraan gender.

Selain itu, akan terjadi proses identifikasi dan memberikan efek keteladanan yang luar biasa bagi mahasiswi. Seluruh mahasiswi yang menyaksikan seorang “Ibu Rektor” berdiri tegak di podium tertinggi senat universitas dengan mengenakan toga kepemimpinan, akan faham bahwa langit prestasi terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki kapasitas, tanpa terhalang sekat gender.

Menuju Sejarah Baru

Peluang perempuan untuk menjadi rektor terbuka lebar, namun jalan menuju ke sana harus melewati “pintu langit”. Berdasarkan regulasi Kementerian Agama, Senat Universitas hanya memberikan pertimbangan kualitatif. Ketukan palu terakhir berada di tangan Menteri Agama. Artinya, peluang emas di tingkat universitas harus mampu menyelaraskan diri dengan radar politik dan visi strategis di level kementerian.

Pucuk kepemimpinan pada akhirnya adalah soal meritokrasi universal –tentang integritas, ketajaman visi, dan ketangguhan manajerial. Ketika aspek-aspek tersebut dimiliki secara superior oleh seorang akademisi perempuan, maka gender bukan lagi pembatas, melainkan sebuah nilai tambah yang mewah.

Kita tunggu saja, akankah Kampus Hijau mengukir sejarah baru, memecahkan langit-langit kaca itu, dan membiarkan angin perubahan membawa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terbang lebih tinggi di kancah peradaban dunia. (Berbagai sumber)

*Alumnus IAIN Cipadung